Singkawang ,infokalbar.com

Setelah melewati kajian melibatkan Staf ahli Kemenkopolhukam bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, diputuskan bahwa pekerjaan gapura kota pusaka Singkawang melanggar aturan dan harus dihentikan. Anehnya pihak Satker, pelaksana pihak ketiga dan stakeholder di Singkawang membandel.
Terbukti, mulai Senin (17/02/2020), diberlakukan penutupan jalan dan rekayasa lalulintas untuk pemasangan rangka atap gapura di Jalan Budi Utomo. Sebelumnya, pelaksana PT Tesar Catur Nusa (TCN) telah membuat surat permohonan penutupan jalan kepada Polres Singkawang yang ditembuskan kepada Walikota Singkawang, Kasatlantas, Kadis Perumahan, Permukiman Provinsi Kalbar, Kasatpol PP dan Kadis Perhubungan.
“Ini sama saja mengabaikan hasil rapat koordinasi dengan Gubernur Kalbar. Padahal sudah nyata gubernur meminta untuk dihentikan karena ada pelanggaran undang-undang lingkungan hidup,” kata Dekhi Armadhani, aktivis lingkungan yang juga pemrakarsa gugatan.
Menurut Dekhi, pihaknya tetap melanjutkan agar ada upaya penegakkan hukum lingkungan dari pemerintah karena bangunan yang didirikan tersebut masuk dalam badan sungai. Dalam UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 pasal 111 pasal 1 menyebutkan, pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi amdal atau UKL-UPL dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.
“Pejabat berwenang yang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha, juga dapat dipidana. Aturannya sudah jelas. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk hingga pelanggaran terhadap lingkungan dianggap biasa. Proses pengerjaan terus berlangsung padahal proses perizinan belum tuntas dan ada permohonan revisi,” tegas Dekhi yang juga terus menempuh upaya lain melalui Ombudsman.
Seperti diketahui, Kemenkopolhukam mengutus staf ahli bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan untuk berkoordinasi sekaligus mengumpulkan data. Koordinasi diawali dengan Gubernur Kabar, Rabu (29/01/2020) melibatkan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait.
Kemenkopolhukam menurunkan Asmarni SE MM selaku staf ahli bidang SDA dan lingkungan dibantu dua orang staf, Wakimin Purwanto dan Agus Maarif, SIP. Mereka langsung diterima Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji SH MHum. Gubernur yang telah mempelajari persoalan itu tidak terlalu lama membahas dalam Rakor dan langsung meminta pembangunan gapura dihentikan.
Alasan utama, surat yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalbar Tanggal 7 November 2019 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalbar telah jelas melarang. Izin yang dikeluarkan tidak diperkenankan adanya bangunan yang masuk dalam badan sungai dan tidak dalam sempadan sungai, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2015 tanggal 20 Mei 20115 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Reza Rizki Pratama, ST memang sempat meminta revisi izin namun tetap tidak diizinkan. Pembangunan gapura tersebut adalah bagian dari proyek penataan kawasan pusaka Kota Singkawang dan dimenangkan oleh PT TCN dengan nilai penawaran Rp13,4 miliar. Pekerjaannya meliputi pelebaran trotoar, saluran, ruang terbuka publik dan gerbang.
Begitu banyak masalah yang mendera mulai dari waktu pelaksanaan karena sudah melewati masa kontrak. Bayangkan saja, hingga mendekati tutup tahun, tepatnya 10 Desember 2019, PT TCN baru mencapai progress pekerjaan sebesar 55%. Kondisi ini pula yang membuat Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie beberapa waktu lalu marah besar hingga videonya viral. Belakangan, Tjhai Chui Mie melunak. Bahkan desain awal yang dibuat untuk pekerjaan dimaksud banyak yang tidak sama dengan apa yang sudah dibuat oleh konsultan.

(ronin/wans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here