Sanggau, infokalbar.com

Lelang proyek bidang SDA ( Sumber Daya Air ) Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, Tahun Anggaran 2019 ,patut diduga telah terjadi persekongkolan saat proses lelang.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Investigasi dan Audit Korupsi (Tindak) Provinsi Kalbar, Yayat Darmawi SE, MH.

Tudingan ini menyikapi proses lelang yang dilaksanakan ULP ( Unit Lelang Pengadaan ) Kabupaten Sanggau baru-baru ini.

Menurut Yayat Darmawi SE.MH adanya keganjilan mengenai persyaratan personil yang diminta dalam dokumen lelang.
Dimana, menurut informasi dan keterangan salah seorang peserta lelang, mengenai persyaratan personil yang di minta dalam dokumen lelang tidak disosialisasi dulu sebelumnya,seperti SKTK mandor kontruksi.

“Menurut sejumlah pengusaha kontruksi, SKTK, Mandor Kontruksi baru ada sekarang pada saat proses lelang bidang SDA dan diminta dalam dokumen lelang,” ungkapnya.

Dibeberkan, seharusnya untuk proses pembuatan SKTK baru memerlukan waktu minimal satu singgu,selain itu tidak serta Merta SKTK dapat dibuat karena harus melalui proses pelatihan terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh LPJK .

Jadi kalau SKTK dapat dipesan dan dibuat begitu saja tanpa melalui proses pelatihan hal ini dapat menimbulkan pertanyaan banyak pihak.

Untuk itu memerlukan waktu minimalnya 10 hari kerja dan tidak mungkin SKTK dapat dibuat orang perorangan

Sementara masih menurut Yayat Darmawai ,proses lelang dari pengumuman sampai waktu mengajukan penawaran hanya 5 hari kerja .

Hal ini mesti menjadi sorotan dan diduga telah telerjadi adanya persekongkolan antara Kabid SDA dengan oknum rekanan selaku pengusaha jasa kontruksi. Karena Persyaratan personil yang diminta dalam dokumen lelang diduga sudah dibocorkan terlabih dahulu kepada oknum kontraktor tertentu,” ungkapnya.

Sehingga SKTK yang diminta dalam dokumen lelang hanya dimiliki oleh oknum kontraktor tertentu saja. Dan proses lelang menjadi sulit untuk diikuti oleh rekanan kontraktor yang lainnya.

” Ini menjadi perhatian instansi terkait. Dan jangan terkesan membiarkan,” timpalnya.

Selain itu Yayat meminta Bupati Sanggau Paolus Hadi untuk menaruh perhatian khusus terhadap persoalan ini. Sebab dugaan yang dilakukan oleh oknum Kabid SDA ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemkab Sanggau. Dan demikian pula dengan petugas Pokja atau ULP semestinya diganti. Sebab banyak laporan yang mengatakan mereka tak bisa menjaga netralitas dan profesionalisme.,sehingga terkesan mempunyai jagoan-jagoan kontraktor tertentu.

Sementara Ir.Redy selaku Kabid SDA Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau ,saat mau diminta keterangannya dan dikonfirmasi terkait masalah tersebut diatas ,info-kalbar.com beberapa kali ke kantornya sedang tidak ada di tempat ,menurut keterangan salah seorang stap kantornya Pak Kabid tidak masuk Kantor Krn ada tugas lain ,sampai berita ini di publis.

(wans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here