Menganalisis beberapa kasus korupsi di Indonesia di tahun 2019 ini,Koordinator wilayah (korwil) TINDAK (Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi) INDONESIA Kalimantan barat (Kalbar) bagian timur Bambang Iswanto angkat bicara” terkait persoalan korupsi di Indonesia khususnya Kalimantan barat (Kalbar)pada media.

Terkait persoalan korupsi yang melibatkan segelintir pejabat dari kepala desa hingga kepala daerah setingkat bupati di Kalbar tahun 2019 ini cukup signifikan ujarnya”.

Menurut Bambang”
Kasus-kasus tersebut terjadi akibat dari lemahnya Pengawasan dalam setiap kegiatan proyek.ini juga dapat menyuburkan praktik korupsi katanya”.

Dari hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuktikan bahwa berbagai proyek di dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan sekretariat daerah (sekda) menjadi tempat yang subur terjadinya korupsi.

Umumnya terkait dengan proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa. Lelang dilaksanakan dengan melanggar aturan atau pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spek ujarnya”.

Semua itu terjadi karena pengawasan yang lemah dari inspektorat daerah yang notabene tidak independen berhadapan dengan kepala daerah. Integritas dari pejabat daerah juga banyak yang lemah ungkapnya”.

Demikian parahnya praktik korupsi sebagai dampak dari sistem politik yang berjalan. Oleh karena itu, evaluasi mendasar harus dilakukan untuk memperbaiki sistem politik tersebut. Sistem politik berbiaya tinggi harus dikoreksi ujarnya”.

Selain itu, penegakan hukum harus bisa memberikan efek jera. Sanksi hukum kepada koruptor harus diperberat berupa masa penahanan yang lebih lama dan pencabutan hak politik. Jangan seperti sekarang, koruptor masih bisa tersenyum karena menjalani masa hukuman yang relatif ringan, bahkan bisa kongkalikong dengan oknum petugas penjara agar bisa menikmati fasilitas layaknya orang bebas seperti Gayus”.

Pengawasan kegiatan pemerintah daerah/provinsi harus diperkuat melalui sinergi antara inspektorat daerah dengan BPK sebagai pemeriksa eksternal. Hasil pengawasan inspektorat dilaporkan kepada BPK untuk ditindak lanjuti dalam pemeriksaan BPK. Jika ada penyimpangan pasti tidak akan lolos dari pemeriksaan BPK ujarnya”.

BPK juga perlu membina inspektorat agar semakin berkualitas dan bersama bersinergi dalam menanggulangi korupsi di lingkungan pemerintah daerah/provinsi ungkapnya”.

Bambang juga mengatakan”,
APH juga harus lebih jeli, dalam meneliti kegiatan-kegiatan pemerintah daerah/ provinsi. Dengan memanfaatkan laporan BPK, APH bisa memperoleh banyak temuan yang terindikasi adanya korupsi. Temuan BPK tentang kegiatan pemerintah daerah/ provinsi yang tidak sesuai aturan, tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif merupakan tanda-tanda terjadinya korupsi.

seperti contoh adanya utang proyek kepada swasta juga bisa di kategorikan adanya indikasi korupsi”. Semua pertanda seperti itu bisa didalami lagi melalui konsultasi dengan BPK kata” korwil TINDAK INDONESIA wilayah timur Kalimantan barat.

BPK dan APH bisa mengaktifkan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi korupsi yang terjadi di daerah/provinsi. Masyarakat harus didorong untuk sadar melaporkan indikasi korupsi kepada BPK dan penegak hukum. Bagi laporan masyarakat yang terbukti, maka pelapor bisa diberikan penghargaan dari BPK dan APH. Tentunya, kerahasiaan dan keamanan pelapor harus dijunjung tinggi ujarnya”.

Dalam praktik audit, pelibatan masyarakat dalam audit banyak dilakukan di negara-negara lain, seperti Korea Selatan dan Pilipina. Pelibatan seperti itu disebut dengan participatory audit. Rakyat terlibat dalam audit sebagai pemberi informasi atau menjadi anggota tim audit imbuhnya pada media”.

Menurut Bambang” keterlibatan masyarakat sangat penting untuk ikut serta dalam menanggulangi korupsi di Indonesia khususnya di daerah-daerah dari desa sampai pusat. kesadaran masyarakat menanggulangi Korupsi masih belum kuat atau minim. banyak masyarakat yang belum tahu cara melaporkan dan tidak tahu kemana mereka harus melapor ujarnya”

Segala upaya untuk menanggulangi korupsi harus dilakukan, termasuk korupsi di pemerintah daerah.
Amanah konstitusi sudah jelas kata Bambang”,

Uang negara harus dikelola dengan terbuka dan bertanggung jawab, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, jangan pernah menyerah untuk melawan korupsi ujarnya”.

( Wans )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here