dprd-apbd-melawi.jpeg

Melawi, info-kalbar.com

Melawi – APBD perubahaan hasil pembahasan eksekutif dan legislatif untuk tahun 2020 ini sudah pasti tidak terealisasikan karena APBD-P 2020 gagal dibahas. Pasalnya batas waktu yang ditetapkan peraturan undang-undang, selambatnya 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran atau Rabu (30/9/2020) sudah terlewati.

Meskipun gagal pihak DPRD diberikan toleransi atas dasar koordinasi dengan pihak Provinsi. Toleransi waktu diberikan untuk melakukan koordinasi lintas fraksi dan melakukan penyisiran anggaran di masing-masing OPD namun pada rapat penetapn akhir Jumat (9/10/2020) kembali menemui jalan buntu.

Dari 7 fraksi di DPRD Kabupaten Melawi hanya 2 fraksi yang menerima sedangkan 4 fraksi menolak dan 1 fraksi abstain.

Lantas apa langkah selanjutnya?

Jika pembahasan yang tidak mencapai kesepakatan terjadi dalam pembahasan APBD-Murni, eksekutif masih memiliki peluang atau masih mempunyai kewenangan untuk melaksanakan APBD dengan payung hukum Perbup (peraturan bupati). Artinya jika DPRD tidak tuntas membahas APBD Murni sampai batas waktu maka kepala daerah bisa melaksanakan APBD ang ditetapkan dengan perbup, namun pagu anggaran tidak boleh melebihi pagu anggaran tahun sebelumnya.

Ini berbeda, kesepakatan yang tidak tercapai ini terjadi dalam pembahasan APBD Perubahan maka berdasarkan pasal 317 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tidak ada jalan lain kecuali kepala daerah melaksanakan APBD ahun anggaran berjalan.

Hal serupa juga dibunyikan tentang PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah. Artinya kepala daerah tidak diberi hak untuk memformulasikan kembali anggaran dan belanja yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran maka dari itu bupati tidak bisa melaksanakan pengeluaran anggaran baru.

(jumain/m.tasya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here