Photo ; Dr.Ahmad Jawahir Kadis Kesehatan Melawi

Melawi ,info-kalbar.com

Dr.Ahmad Jawahir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Kalbar ,mengaku merangkap jabatan sebagai Wartawan salah satu Media Online .

Hal ini disampaikannya saat ditemui dikantornya ,Senin 20/8 untuk diminta keterangan dan komfirmasi oleh salah seorang Wartawan yang merupakan Wartawan salah satu Media Online yang ada di Kab.Melawi.

Kadis Kesehatan langsung mengatakan,saya juga media mas ini Kartu Tanda Anggota saya ucapnya seraya menyodorkan KTA nya.

.Hal ini langsung ditanggapi Jumain Dan Hery Harjono ,yang juga merupakan anggota Forum Warawan & LSM Kalbar Cabang Melawi ,pihaknya menegaskan Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Disebutkan : “Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan / atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Mencermati hal tersebut, layaknya seorang PNS yang semestinya menjalankan Kebijakan Pemerintah termasuk melaksanakan keputusan politik, sangat tidak etis sekali tatkala seorang PNS merangkap jabatan sebagai wartawan yang sudah pasti bertentangan dan bertolak belakang dengan fungsi kedinasan.

Sementara seorang PNS itu digaji negara untuk mengurusi tugas-tugas kantor sesuai bidang yang ditanganinya.

Bahkan bisa jadi manakala seorang PNS menjadi wartawan, bukan tidak mungkin terjadi pembocoran rahasia di dalam dinas tempatnya bekerja.

Selain itu, fungsi sosial kontrol bagi Pers yang sesungguhnya bukan tidak mungkin akan mendapat hambatan dan rintangan.

Atau mungkin oknum PNS tertentu sengaja jadi wartawan sebagai asas manfaat dalam rangka cari selamat.

Selain tertera dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tertuang juga dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar ucap Jumain.

Dikutip dari….. (Antaranews Kepri) terbitan selasa 20 maret 2018- Dewan Pers menyoroti permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan yang berprofesi sebagai jurnalis di berbagai daerah,
termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.
Anggota Dewan Pers Nezar Patria yang dihubungi dari Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, jurnalis tidak boleh bekerja sebagai ASN, karena tugas keduanya berbeda.

“Logika berpikirnya sangat mudah, ASN bertugas sebagai pelayan masyarakat, sedangkan jurnalis mengawasi kinerja pemerintahan.

Bagaimana mungkin bisa orang yang bertugas sebagai pelayan masyarakat dalam waktu yang sama mengawasi kinerja pemerintahan”
ujarnya.

Nezar menerima sejumlah laporan terkait permasalahan yang agak unik itu. Seharusnya,orang yang memiliki pekerjaan ganda itu memilih jadi ASN atau jurnalis.

Jika kedua profesi dipilih, kata dia tidak mungkin orang tersebut dapat bekerja optimal sebagai staf pemerintahan atau pun sebagai jurnalis.

“Sebagai jurnalis harus bersikap independen. Tidak mungkin ASN mau atau berani mengkritik kebijakan atasannya, ujarnya.

Nezar mengemukakan pihak yang mengambil tindakan terhadap oknum ASN yang juga berprofesi sebagai jurnalis adalah perusahaan media massa tempatnya bekerja.

Seharusnya, pihak media massa tersebut memberhentikannya.
“Yang bisa ambil tindakan cepat itu perusahaan pers,ucapnya.

Sementara Koordinator Tindak Indonesia ,Yayat Darmawi SE.SH .MH ,dengan tegas meminta Bupati Kabupaten Melawi ,segera melakukan tindakan tegas terhadap bawahannya yang merangkap jabatan sebagai Wartawan karena untuk ASN jelas bertentangan dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.

Apalagi ini terjadi dengan salah seorang kepala dinas yang ada dilingkungan Kab.Melawi.

( Wan Daly )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here