MELAWI ,info-kalbar.com
Sebagai kepala daerah, Bupati memang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan rotasi dan mutasi terhadap para pejabat yang menjadi kepanjangan tangan dirinya dalam melaksanakan tugas.

Namun hal itu, tidak bisa serta merta dilakukan terhadap semua posisi jabatan. Sebab, khusus untuk jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan), Bupati tentunya tidak dapat menempatkan pejabat seenaknya di posisi tersebut. Karena, penunjukan atau penempatan di posisi itu, harus berdasarkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi dari Partai PDIP Drs.Kluisen, saat menanggapi pemberitaan tentang lambatnya pelantikan Sekwan di kabupaten Melawi.

Wakil Ketua DPRD Drs. Kluisen mengatakan kita minta kepada saudara Bupati untuk segera melantik sesuai dengan rekomedasi dari KASN , dan tidak untuk menunda nunda ungkapnya.

Menurut Kluisen, jabatan Sekwan ini memang memiliki posisi yang cukup strategis dalam sebuah lembaga pemerintahan. Sebab, Sekwan sendiri, posisinya berada di antara Legislatif dan Eksekutif.

“Pejabat Sekwan itu harus mampu berkomunikasi dengan anggota DPRD. Karena, selain bertanggung jawab kepada Sekda secara administrasi, Sekwan ini harus bertanggung jawab pula kepada Ketua DPRD,” katanya kepada wartawan jejakkasus.ci.id, melalui pesan Watshaff pada tanggal 16 Agustus 2019.
, Bupati hendaknya meminta persetujuan dari DPRD.

Supaya, siapapun pejabat yang akan ditempatkan sebagai Sekwan oleh Bupati, pejabat bersangkutan harus betul-betul orang yang mampu memfasilitasi kepentingan legislatif dan eksekutif. “Sekwan itu harus mampu jadi jembatan antara legislatif dengan eksekutif,” ujarnya.

Kembali Kluisen menegaskan..
Intinya jika ditinjau dari hasil seleksi terbuka untuk JPT(Pratama sekretaris DPRD) Kabupaten Melawi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah selesai melaksanakan dengan menghasilkan 3 (Tiga) besar calon terbaik menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan keputusan pansel nomor.800/012/2019 tentang penetapan hasil akhir dan penetapan 3(Tiga) besar peserta untuk jabatan sekretaris DPRD Kabupaten Melawi masing masing yaitu,sdr DALYUDI sekretaris Dinas Perkimtan,sdr SILVANI UMRAN sekretaris BAPPEDA,sdr SYAIFUL KHAIR sekretaris Dispora.

Sesuai dengan hasil seleksi tersebut selanjutnya Bupati Melawi menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Melawi nomor:800/523/BKPSDM-C tanggal 26 April 2019 perihal usulan persetujuan penetapan sekretaris DPRD.

Berdasarkan surat Bupati tersebut selanjutnya fraksi fraksi di DPRD yang meliputi fraksi GOLKAR,PDIP,GERINDRA,PAN, fraksi PRKN dan fraksi Persatuan Demokrasi menyampaikan rekomendasi persetujuan untuk saudara M.SYAIFUL KHAIR S.Sos,M.Si (Nip.1969 0810 1989061001) guna menduduki jabatan sebagai sekretaris DPRD kepada pimpinan DPRD Kabupaten Melawi melalui surat nomor:170/07/DPRD/2019 tanggal 3 mei 2019.

Pimpinan DPRD menyurati Bupati Melawi melalui surat nomor:170/08/DPRD/2019 tanggal 6 mei 2019 perihal persetujuan DPRD Kabupaten Melawi untuk jabatan sekretaris DPRD subtansi tersebut adalah persetujuan DPRD bagi saudara M.SYAIFUL KHAIR S.Sos,M.Si Nip.1969 0810 1989061001 untuk ditetapkan dan dilantik sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Melawi.

Untuk itu posisi Sekwan ini harus berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD dan sesuai dengan surat dari KASN,”katanya.

(Jumain / Wans info ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here