Sintang,info-kalbar.com
Investigasi Empiris yang dilakukan Tim investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK), Kabupaten Sintang di Sektor Pemerintahan dan infrastruktur menjadi patut diduga adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam satu dekade terakhir menjadikan lahan korupsi dikarenakan minimnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program di desa menjadi faktor penyebab terjadinya dugaan penyelewengan serta terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

Penguatan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur,melalui Dana Desa menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.Tahun 2019, Anggaran Dana Desa mencapai Rp70 triliun atau meningkat 16,67 persen dari tahun sebelumnya.
Anggaran DD dengan sumber dana APBN dan dimulai sejak 2015, sementara ADD bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.Keduanya sumber pendapatan asli desa.
Kedua postur anggaran tersebut rawan dikorupsi oleh perangkat desa atau pihak swasta.Dari salinan putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum tetap.sejak 2006 hingga 2017 terdapat 115 kasus dengan 122 terdakwa korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp20,16 miliar

Selain itu,anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur untuk pembangunan jalan, jembatan,penerangan jalan atau proyek infrastruktur lainnya, justru dikorupsi para aparat desa dan swasta.
“Tidak mengherankan kalau banyak korupsi operasional kantor dan infrastruktur.

Itu (operasional kantor) korupsi kecil-kecilan, Sedangkan korupsi infrastruktur terjadi karena minim pengawasan dan akuntabilitas,” ujar koordinator Wilayah Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi(Korwil TINDAK)Bambang iswanto Amd .

( Tindak / Wans )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here