Dugaan pelanggaran Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (PPLH) pada pembangunan gerbang kota pusaka di badan sungai dan pekerjaan penimbunan/penutupan saluran air besar di kawasan ujung gang kelapa 2 tanpa disertai izin lingkungan yang prinsip seperti Amdal atau UKL-UPL telah dilaporkan kepada Polres Singkawang pada 6 Desember 2019.

Menurut surat pemberitahuan perkembangan penelitian laporan No:B/250/IX/2020/Reskrim, pada tanggal 15 September 2020 menerangkan bahwa pihak Kepolisian Resor Singkawang telah meminta keterangan kepada para pihak yang terkait diantaranya Dinas PUPR Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Singkawang, Walikota Singkawang 2012-2017 dan pemilik lokasi penimbunan tanah kuning di gang kelapa 2, dan akan memanggil Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan Kota Singkawang.

Pelapor berharap proses penelitian laporan ini dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan Kasus Dugaan Pelanggaran UU PPLH ini menjadi contoh penegakkan hukum lingkungan hidup di Kota Singkawang, yang mana saat ini sangat marak kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diragukan izin lingkungannya dan bahkan tidak memperdulikan dampak kerusakan Lingkungan hidup yang timbul.

Contohnya seperti yang dapat kita lihat dari citra satelit Google Map, banyak daerah-daerah hijau yang berlubang dan setelah dilakukan perbesaran skala nampaklah galian-galian skala besar di daerah kawasan Gunung Sari dan dataran tinggi di sekitarnya.

Termasuk perbukitan di dekat pasir panjang berdasarkan penjelasan Dinas ESDM Provinsi Kalbar dalam salah satu acara di Kota Singkawang, hingga akhir tahun 2019 tidak lebih dari 5 perusahaan yang memiliki izin resmi Galian berarti sudah memiliki izin prinsip lingkungan hidup, dan satu izin tertentu di sekitar lapangan tembak Rindam.

Contoh lain ada di Kawasan pantai sedau, Pulau terkecil didunia Pulau Simping, kawasan sekitar pantai sudah amburadul tak terurus, bekas-bekas bangunan tak terawat, dan bekas galian pengambilan batu menambah rusaknya kawasan tersebut.

Oleh karena itu, Dekhi selaku Pewarta Kota Singkawang meminta kepada pihak Polres Singkawang yang menangani pengaduan perihal dugaan pelanggaran Undang-Undang PPLH ini untuk memberi perhatian khusus dalam proses penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di Kota Singkawang, dan pelapor siap jika ada permintaan untuk menaikkan status dari laporan pengaduan menjadi Laporan Polisi agar para penyidik dapat bertindak tegas.

(M.Tasya/Wan Daly S)

info-kalbar.com, Singkawang – Dugaan pelanggaran Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (PPLH) pada pembangunan gerbang kota pusaka di badan sungai dan pekerjaan penimbunan/penutupan saluran air besar di kawasan ujung gang kelapa 2 tanpa disertai izin lingkungan yang prinsip seperti Amdal atau UKL-UPL telah dilaporkan kepada Polres Singkawang pada 6 Desember 2019.

Menurut surat pemberitahuan perkembangan penelitian laporan No:B/250/IX/2020/Reskrim, pada tanggal 15 September 2020 menerangkan bahwa pihak Kepolisian Resor Singkawang telah meminta keterangan kepada para pihak yang terkait diantaranya Dinas PUPR Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Singkawang, Walikota Singkawang 2012-2017 dan pemilik lokasi penimbunan tanah kuning di gang kelapa 2, dan akan memanggil Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan Kota Singkawang.

Pelapor berharap proses penelitian laporan ini dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan Kasus Dugaan Pelanggaran UU PPLH ini menjadi contoh penegakkan hukum lingkungan hidup di Kota Singkawang, yang mana saat ini sangat marak kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diragukan izin lingkungannya dan bahkan tidak memperdulikan dampak kerusakan Lingkungan hidup yang timbul.

Contohnya seperti yang dapat kita lihat dari citra satelit Google Map, banyak daerah-daerah hijau yang berlubang dan setelah dilakukan perbesaran skala nampaklah galian-galian skala besar di daerah kawasan Gunung Sari dan dataran tinggi di sekitarnya.

Termasuk perbukitan di dekat pasir panjang berdasarkan penjelasan Dinas ESDM Provinsi Kalbar dalam salah satu acara di Kota Singkawang, hingga akhir tahun 2019 tidak lebih dari 5 perusahaan yang memiliki izin resmi Galian berarti sudah memiliki izin prinsip lingkungan hidup, dan satu izin tertentu di sekitar lapangan tembak Rindam.

Contoh lain ada di Kawasan pantai sedau, Pulau terkecil didunia Pulau Simping, kawasan sekitar pantai sudah amburadul tak terurus, bekas-bekas bangunan tak terawat, dan bekas galian pengambilan batu menambah rusaknya kawasan tersebut.

Oleh karena itu, Dekhi selaku Pewarta Kota Singkawang meminta kepada pihak Polres Singkawang yang menangani pengaduan perihal dugaan pelanggaran Undang-Undang PPLH ini untuk memberi perhatian khusus dalam proses penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di Kota Singkawang, dan pelapor siap jika ada permintaan untuk menaikkan status dari laporan pengaduan menjadi Laporan Polisi agar para penyidik dapat bertindak tegas.

(M.Tasya/Wan Daly S)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here