Info-Kalbar.com Singkawang – Hasil pertemuan empiris Faisal,SH dengan Ibrahim dilokasi proyek TPA Wonosari singkawang menelan anggaran  lebih dari 14 miliar yang merupakan rangkaian agenda investigasi lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi Indonesia dalam rangka menelusuri temuan adanya indikasi dugaan korupsi di proyek pembangunan TPA Wonosari singkawang PT ADIAN TEHNIK NATAMA yang tak selesai dan tuntas, demikian menurut dinas LH singkawang.

Pertemuan investigator dengan Dinas LH singkawang menjelaskan bahwa pengajuan proposal tahun 2015 oleh Dinas LH singkawang untuk pembangunan proyek TPA Wonosari tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan pekerjaan pasalnya hasil dari wujud pembangunan TPA Wonosari tersebut yang di laksanakan oleh PT ADIAN TEHNIK NATAMA tidak melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan banyak meninggalkan item kegiatan terutama Fisik yang dibangun yaitu alat timbang kendaraan sampah, mesin pengolahan air limbah yang mesti dilaksanakan atau dikerjakan oleh engenering khusus jakarta, menurut Dinas LH singkawang dua item yang belum direalisasikan tersebut diperkirakan oleh mereka kurang lebih 3 miliar.

Analisa dari lembaga TINDAK Indonesia yang dipaduserasikan dengan hasil penelusuran empiris oleh investigator Faisal SH dan Ibrahim mengatakan bahwa dugaan korupsi di proyek TPA Wonosari tahun pelaksanaan 2017 sudah dapat terlihat jelas unsur unsur kejahatan yang berdampak merugikan keuangan negara secara sengaja, dengan demikian kesimpulan yang menjadi tolak ukur perbuatan melawan hukum di proyek TPA Wonosari telah terjadi dan Mesti secepatnya harus di follow Up secara yuridis oleh PIDSUS KEJATI dan PIDSUS POLDA KALBAR untuk segera dilakukan kajian ulang atau uji kelayakan fisiknya.

Menurut analisis koordinator Lembaga TINDAK Indonesia Yayat Darmawi,SE,MH mengatakan hasil investigasi empiris yang dilakukan oleh investigatornya dan ditambahkan lagi dengan informasi formal dari Dinas LH kota singkawang, bahwa ketidak lengkapnya alat alat yang mestinya ada berarti sudah dapat di jadikan fakta hukum terkait barang bukti yang tidak terwujud, mengingat kasus korupsi dikalimantan barat yang menggunakan dana APBN sangat tinggi namun pemberantasan korupsinya sangat minimal, sehingga yayat meminta keseriusan dari pihak otoritas penegak hukum tipikor agar profesional. ( wans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here