Jakarta, info-kalbar.com

Jakarta – Mencermati pengaduan perusahaan pers di berbagai daerah tentang peraturan KPU yang berpotensi merugikan perusahaan pers non verifikasi dewan pers, DPP SPRI telah melayangkan surat ke KPU Pusat untuk mengingatkan peraturan KPU tersebut berpotensi di gugat oleh perusahaan pers yang merasa dirugikan karena ditutup aksesnya untuk mendapatkan belanja iklan pasangan kepala calon daerah pada saat Pilkada berlangsung.

Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI tersebut menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa menggugat karena tidak mengalami kerugian secara langsung akibat peraturan KPU tersebut. Yang bisa menggugat PTUN agar peraturan direvisi adalah Perusahaan Pers yang berkepentingan atau yang memiliki legal standing.

“Namun begitu DPP SPRI  telah mengingatkan KPU Pusat terkait ancaman serius mengenai potensi gugatan masal ganti rugi kepada KPU Pusat oleh perusahaan pers yang sampai pilkada usai tidak kebagian belanja iklan Pilkada,” pungkasnya

Mandagi juga menyarankan agar setiap perusahaan pers yang bersertifikat DPI atau perusahaan pers yang berbadan hukum PT atau Yayasan segera membuat surat penawaran ke masing-masing pasangan calon kepala daerah untuk jasa pemasangan iklan kampanye di media masing-masing dan juga kepada KPU untuk iklan sosialisasi tahapan pilkada.

“Mandagi pun menghimbau agar surat tanda terima dapat digunakan sebagai bukti untuk dilampirkan nanti pada gugatan terhadap peraturan KPU yang merugikan secara finansial. Perhitungan kerugian sesuai harga iklan di masing-masing media. Ini penting agar bukti gugatan bisa dilampirakan”, pungkasnya. 
(M.Tasya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here