Pontianak ,info-kalbar.com

Perkumpulan Bantuan Hukum Kalbar menggelar lokakarya dengan tema ” Mendorong percepatan pengelolaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial pada revisi rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan barat “, kamis ( 3/1) bertempat di salah satu hotel di kota pontianak .

Peserta yang hadir pada Lokakarya sekitar 100 orang berasal dari PUPR , BAPEDDA dan ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten Kota , Akademisi , Jaringan organisasi masyarakat sipil di kalbar , OPD terkait di lingkungan pemerintah provinsi

Kegiatan Lokakarya diharapkan dapat menjadi forum pertemuan antara penentu kebijakan, pengusaha (swasta) , dan organisasi masyarakat sipil serta mendorong kerjasama antar berbagai kalangan yang berkecimpung langsung di bidang ini , sehingga proses perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dapat segera di wujudkan dan kemandirian serta kesejahteraan ” . demikian di sampaikan Direktur eksekutif PBHK Kalbar Khairuddin Zacky kepada beberapa awak media .

Khairuddin zacky mengatakan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka momentum revisi RTRW tahun 2020 sampai tahun 2040 yang dilaksanakan di kalbar , dalam kesempatan ini kita mengambil momentum ini supaya pola ruang dan struktur ruang itu adil dan setara , itu untuk memastikan hak kelola masyarakat juga mendapat kepastian .

” tujuan dari kegiatan ini untuk mendorong supaya hak kelola masyarakat khususnya di perhutanan terakomodir dalam Perda rencana revisi tata ruang , supaya masyarakat yang memperoleh hak pengelolaan perhutanan sosial dengan lima skema bisa mendapatkan kepastian hukum “.

Kedepannya dengan adanya lokakarya semua keinginan yang memang menjadi persoalan di tingkat tapak ini dapat tersampaikan secara menyeluruh ke pihak-pihak yang memang memangku kepentingan OPD tadi , ini yang paling sangat bersentuhan terkait dengan masuk dan tidaknya perhutanan sosial di dalam revisi RTRW “. Terangnya

( Yuni / Wans

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here