Info.Kalbar.com
Berdasarkan informasi dari pihak internal poltesa ( politehnik sambas ) yang membocorkan keterangan kepada Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi ( TINDAK ) Indonesia adanya dugaan korupsi terhadap proyek pengadaan tahun 2015  senilai kurang lebih 17 miliar,  menurut pihak yang membocorkan keterangan tersebut juga mengatakan bahwa adanya ketidak cocokan barang yang diusulkan atau diajukan dari pihak jurusan mesin termasuk menurut kepala bengkel ( bernama DAUD ) saat itu barang yang diminta oleh jurusan ternyata rata rata tidak cocok dengan yang di rencanakan dalam proyeknya, dan masalah ini sudah di dalami oleh otoritas penegak hukum tipikor dikalimantan barat namun mandek kata orang dalam tersebut.

Hasil investigasi empiris beberapa waktu yang lalu dari wartawan media ini ( anggota PWN ) bersama dengan lembaga Tim Investigasi dan Analisys Korupsi ( TINDAK ) Indonesia Indonesia terkait dengan adanya indikasi perbuatan curang secara sengaja dilakukan dan juga sudah mengarah pada unsur-unsur perbuatan korupsi dipengadaan alat bengkel atau barang berupa mesin bengkel tersebut anggaran APBN tahun 2015 yang diperuntukan untuk jurusan mesin senilai lebih kurang 17 milliar bersumber dari  anggaran Dikti Pusat.

Arah investigasi yang dilakukan lembaga TINDAK Indonesia melihat adanya perbuatan kongkalikong alias kolaborasi jahat antara oknum di pusat yang sangat berkompeten dengan oknum pejabat di politehnik sambas tersebut sehingga sampai terjadinya MARKUP harga yang cukup significant dan perbuatan ini secara sengaja dilakukan bersama sama.

Perjalanan investigasi wartawan dan Tim dari Lembaga TINDAK Indonesia bermaksud untuk melakukan konfrontir serta konfirmasi ulang secara faktual dan aktual dengan pola empiris berusaha menemui PPK nya yang bernama Mulyadi namun ternyata dia tidak mau ditemui dengan alasan karena ketakutan.

Analisa lembaga TINDAK Indonesia koordinatornya YAYAT DARMAWI SE MH berdasarkan asas praduga tak bersalah sangat di kedepankan oleh Lembaga TINDAK Indonesia walaupun sudah memiliki argumentasi kuat tentang adanya perbuatan korupsi di pengadaan mesin dipoltesa tahun 2015 ditambah lagi setelah lembaga TINDAK melakukan chek and balance atas input dan outputnya ternyata ada informasi tambahan didapat bahwa indikasi korupsi tersebut sudah di tangani secara yuridis oleh pidsus Kejari kalbar dan krimsus Polda Kalbar,namun sampai saat dan detik ini kasus tersebut raib dengan ketidak jelasan.

Dalam hal ini Yayat Darmawi,SE,MH sebagai koordinator Lembaga TINDAK Indonesia dalam konteks pemberantasan dan upaya mengungkap kasus korupsi di politehnik sambas tetap mengacu pada UU Tipikor dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 sehingga ketika Lembaga TINDAK melakukan pendalaman dan pengawalan secara ketat terkait adanya indikasi perbuatan korupsi di pengadaan mesin tersebut selalu menggunakan mekanisme yuridis.

lembagaTINDAK Indonesia juga mendengar dari pegawai poltek sambas yang sudah adanya penyelesaian diluar proses pengadilan padahal terkait pengadaan mesin mesin bengkel telah dilakukan nya audit secara khusus yang dilakukan pemeriksaan nya oleh pihak  dari Jakarta dan Bandung pada beberapa waktu yang lalu, namun kasus ini sampai detik ini tidak ada kabar beritanya dipengadilan Tipikor Pontianak, sungguh mengherankan tingkat penangan korupsi di Kalbar bisa seperti ini.

By Asumsi Lembaga TINDAK sudah melihat bahwa kategori korupsinya kelihatan dan sudah ada kesalahannya ( trouble prosedure ) disalah satu proses mekanisme harganya dengan produk nya tidak jelas, proyek pengadaan tersebut sudah di rencanakan secara jahat dengan Mark Up harga secara jelas dilakukan oleh oknum pemegang kekuasaan dipoltesa dengan berkolaborasi antara para pihak mempunyai kewenangan yang berada di tingkat pusat. ( Wans info/tim )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here