KUBU RAYA ,Infokalbar.com

Perangkat desa harus lah bisa menjaga kedisiplinan, utamanya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. “Kalau dari kita saja tidak disiplin, terus bagaimana kita bisa memberikan pengayoman dan pelayanan kepada warga,” tukas Budi Mulyono, SP, M.Si, Kasi Tata Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kubu Raya saat memberikan pembinaan pada perangkat desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang, Selasa (24/8).

Dikatakan Budi Mulyono, perangkat desa adalah ujung tombak yang langsung bertatap muka dengan masyarakat. Keberhasilan pembangunan, keberlangsungan program semua bertumpu pada perangkat desa. “Jangan sampai perangkat baik Kaur, Kasi, Kepala Dusun, RT dan RW tidak bisa memberikan contoh sekaligus pelayanan yang baik bagi warga, monggo sama-sama kita jalankan sesuai tupoksi kita masing-masing,” tandasnya.

Dalam kesempatan pembinaan tersebut, Budi Mulyono juga menghimbau kepada perangkat agar selalu membuka diri terhadap berbagai masukan yang diberikan warga serta mengedepankan profesionalitas kerja. “Perangkat harus bisa menerima kritik dan masukan, kritik sepahit apapun asal itu membangun tentunya itu akan menjadi obat bagi berbagai kelemahan dan kekurangan kita, harus menjadi pendorong bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Perangkat Desa juga harus profesional. Jangan sampai warga yang berhaluan politik saat Pilkades kita persulit dalam pelayanan, sementara bila keluarga kita ada urusan di Kantor Desa dipercepat dengan memotong antrian,” jelasnya.

Selain membahas tentang hak dan wewenang Kepala Desa terhadap jajarannya yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Menurut Budi, Kepala Desa punya wewenang memberhentikan perangkat desa. Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017, bahwa perangkat desa diberhentikan karena tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri dan ketiga diberhentikan.
Perangkat Desa diberhentikan karena :

  1. Usia telah genap 60 (enam puluh tahun)
  2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
  3. Berhalangan tetap.
  4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
  5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
  6. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.
    Sementara itu Kepala Desa Ampera Raya Junaidi Raja, sangat menyambut baik perogram pembinaan yang dilakukan DPMD dalam hal ini diwakili Kasi Pemdes Kubu Raya Budi Mulyono. Junaidi berharap, setelah mendapatkan pembinaan, jajarannya akan lebih disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya baik dalam pelayanan maupun disiplin jabatan sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang dan peraturan terkait

( Asrin / Wan Daly )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here