Portal berita info-kalbar.com adalah sebagai media dalam penyampaian informasi baik berita, periklanan dan menjadi sarana wadah komunikasi dengan seluruh pembaca.

INFO KALBAR, Sanggau
Mutasi Jabatan Eselon 3 dan Eselon 4 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Jum’at (22/06) oleh Pjs Bupati Sanggau terkesan dipaksakan dan terindikasi KKN, sebab jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat yang dipindahkan tidak langsung diisi oleh pejabat pengganti.

“Dari data pejabat yang dilantik diketahui ada beberapa jabatan yang ditinggalkan pejabat yang dipindahkan menjadi kosong pejabatnya, inilah yang membuat mutasi jabatan yang dilakukan oleh Pjs Bupati Sanggau terkesan dipaksakan” ujar Ketua Lembaga TINDAK Kalbar, Yayat Darmawi, SE, MH, kepada INFO KALBAR.
Yayat mempertanyakan urgensi mutasi jabatan yang terdiri dari 21 pejabat eselon 3 dan 40 pejabat eselon 4 tersebut. “Jika bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan pada organisasi perangkat daerah yang ada idealnya mutasi jabatan yang dilakukan tidak menimbulkan kekosongan jabatan baru,” terang Yayat.
Lebih lanjut dipertanyakan Yayat, jika kewenangan Pjs Bupati Sanggau hanya untuk mengisi kekosongan jabatan namun tidak bisa langsung mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat yang dipindahkan kenapa tidak ditangguhkan dan dilaksanakan setelah Bupati Sanggau, Paolus Hadi, kembali dari cuti Pilkada.
“Jadi inilah yang membuat anggapan bahwa mutasi jabatan tersebut terkesan dipaksakan atau tidak normative mengingat acuan aturan yang dipakai dalam menetapkan dan menentukan job diskripsinya juga harus jelas agar supaya hasilnya efektif dan tepat guna kemudian yang menjadi pertimbangan menurut aturan mutasi dilaksanakan dihari terakhir masa pelaksanaan tugas Pjs Bupati Sanggau,” papar Yayat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau selaku Ketua Baperjakat menjadi sorotan dalam mutasi jabatan dikarenakan Sekda yang melakukan analisa kebijakan tidak memberikan pertimbangan yang seharusnya menghasilkan kebijakan mutasi jabatan yang hasilnya lebih efektif dan efisien.

Lebih parah dan perlu ditelaah menurut UU Tipikor terkait singkronisasinya menurut Yayat mensinyalir bahwa mutasi jabatan yang dilaksanakan adanya unsur unsur kolusi dan nepotisme jabatan bagi pejabat yang dipromosikan ke jabatan yang setingkat lebih tinggi, “Ada beberapa pejabat yang promosi disinyalir karena ada hubungan keluarga dengan pengambil kebijakan dan juga ada informasi yang kita peroleh bahwa telah menghabiskan uang yang cukup banyak untuk bisa dipromosikan,” ungkap Yayat.
(wans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *