Pontianak ,infokalbar.com

Ketua Umum LSM Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK) Indonesia, Yayat Darmawi SH, SE, MH menilai KPU Kalbar ‘masuk angin’ dan terindikasi meraup keuntungan dari polemik persilihan hasil perhitungan ulang (PHPU) partai Gerindra dapil Kalbar 6, Hendri Makaluasc nomor urut 1 versus Cok Hendri Ramapon
nomor urut 7.

Pasalnya, KPU Kalbar pada tanggal 11 September 2019 beberapa hari lalu, kembali mengeluarkan keputusan, yang seakan Cok Hendri Ramapon
nomor urut 7 berhak untuk menduduki kursi panas DPRP Provinsi Kalbar. Dan disinyalir oknum Komisioner KPU Kalbar “bermain” untuk memuluskan niat Cok Hendri Ramapon
nomor urut 7 untuk menduduki kursi DPRD Provinsi Kalbar.

Anehnya, surat keputusan yang ditandatangani empat orang Komisioner KPU Kalbar masing-masing Ramdan, Erwin Irawan, Mujiyo serta Zainab, menyebutkan pleno terbuka. Sementara diikuti hanya empat komisioner dan dilaksanakan ke Jakarta.

” Kita menduga ada oknum KPU Kalbar bermain dan meraup keuntungan atas persoalan itu. Soalnya, terlihat blunder oknum-oknum itu. Dan mengeluarkan keputusan semau mereka,” ungkapnya, Minggu (15/9/2019).

Diketahui kata Yayat,
Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Bawaslu dalam keputusannya memutuskan, KPU Kalimantan Barat (Kalbar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2019.
Dan memerintahkan KPU Kalbar untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Kalbar.

Masih dalam putusan yang sama, Majelis Bawaslu juga memerintahkan KPU menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kalbar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pertimbangan majelis, KPU Kalbar tindakan terlapor dan hanya memasukkan perolehan suara pelapor (Hendri Makaluasc) dengan tidak mengubah perolehan suara Partai Gerindra dan calon lain sebagaimana dilakukan oleh terlapor.

Hal itu berdampak ketidaksesuaian jumlah akhir perolehan suara untuk Partai Gerindra untuk caleg daerah pemilihan (dapil) Kalbar 6. Selain itu, hal ini juga merugikan hak konstitusional pelapor yang seharusnya ditetapkan sebagai caleg terpilih. Namun terlapor justru menetapkan caleg DPRD dapil Kalbar 6, Partai Gerindra nomor urut 7 atas nama Cok Hendri Ramapon.

Terlapor seharusnya menetapkan perolehan suara Partai Gerindra memperoleh satu kursi dengan calon terpilih atas nama Hendri Makaluasc dengan perolehan suara sebanyak 5.384 suara.

tindakan KPU Kalbar dalam menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi parpol peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Kalbar serta menetapkan calon terpilih anggota DPRD tidak didasarkan hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan caleg.

Sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan tidak menindaklanjuti keberatam dalam rapat pleno pada 12 Agustus 2019 merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme penetapan hasil pemilu.

Tindakan KPU Kalbar yang tidak melakukan perbaikan perolehan suara partai Gerindra sebagai peserta pemilu serta perolehan suara para calon dari Gerindra secara keseluruhan, sistematis, dan objektif merupakan bentuk perbuatan yang melanggar azas kepastian hukum. (Sumber : Webside Resmi Bawaslu RI-www.bawaslu.go.id)

Ironisnya dan semakin memperkuat dugaan oknum KPU Kalbar ” bermain mata” menurut Yayat, diantaranya adanya statement Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar Faisal Riza angkat bicara soal dibatalkannya Hendri Makaluasc dan ditetapkannya kembali Cok Henri Ramapon sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalbar.

Dimana Komisioner Bwaslu Faisal mengaku tidak mengetahui putusan itu KPU Kalbar tersebut.

“Saya baca di portal berita demikian. Nah, indikasinya semakin kuat KPU Kalbar bermain. Dan Bawaslu Kalbar pun akan melaporkannya ke Bawaslu RI dan menganggap hal tersebut sebagai temuan.
Nah, Bawaslu Kalbar pun menyesalkan adanya pembatalan itu. Artinya, kapan pleno dan dimana, Bawaslu Kalbar tidak tahu,” beber pria yang terbilang cukup vokal ini.

Sejatinya menurut Yayat,
sebagai mitra KPU, Bawaslu Kalbar harusnya mengetahui jika ada putusan yang sifatnya krusial. Sehingga, semua bisa berjalan dengan transparan.

“Ini jelas memalukan sekali. Kentara oknum-oknum KPU Kalbar itu terindikasi masuk angin dan bermain,” cecarnya.

Diketahui papar Yayat, sebelumnya Mahkamah Konstitusi menerima sebagian gugatan PHPU Pileg Gerindra Kalbar untuk Dapil 6 DPRD Provinsi, Sanggau-Sekadau, Kamis (8/8/2019).

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk pemohon atas nama Hendri Makaluasc, Calon Anggota DPRD Provinsi Kalbar 6, Partai Gerindra nomor urut 1 Dapil Kalbar 6 adalah 5.384 suara.

3. Menolak permohonan pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Dapil Kalbar 1 serta permohonan pemohon selain dan selebihnya.

4. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini.

” Pada point 2 jelas-jelas menyatakan perolehan suara yang benar untuk pemohon atas nama Hendri Makaluasc, Calon Anggota DPRD Provinsi Kalbar 6, Partai Gerindra nomor urut 1 Dapil Kalbar 6 adalah 5.384 suara. Cuma KPU Kalbar memplintir dan menafsir sendiri putusan MK,” ungkapnya.

Atas putusan itu, KPU Sanggau sempat membacakan putusan itu saat penetapan caleg DPRD Sanggau terpilih. Diketahui, pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juli KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan rapat pleno untuk melaksanakan putusan Bawaslu Sanggau.

Dalam rapat tersebut KPU Kabupaten Sanggau melakukan koreksi pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model DAAI dan Formulir model DAA1-DPRD Provinsi Partai Gerindra di 19 Desa pada wilayah Kecamatan Meliau.

Hasil koreksi tersebut ada perubahan dimana suara Hendri Makaluasc dari 5.325 menjadi 5.384 sedangkan suara Cok Hendri Ramapon dari 6.599 menjadi 4.185.

Dan suara Cok Hendri Romapon sebanyak 2.414 dianulir karena ada dugaan mark up oleh PPK Meliau. Dan itu dibuktikan dengan disandingkan DA1 dengan DAA1 sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sanggau.

Namun.aneh bin ajaib, saat KPU Kalbar menetapkan caleg DPRD Provinsi Kalbar terpilih, malah diindikasikan memplintir dan menafsirkan sendiri putusan MK. Dan malah menetapkan Cok Hendri Romapon sebagai caleg terpilih.

“Jadi indikasinya oknum-oknum KPU Kalbar bermain sangat terasa,” timpalnya.

Atas temuan itu tegas Yayat, pihaknya meminta Polda Kalbar melaksanakan penyelidikan khusus untuk oknum-oknum KPU Kalbar yang diduga “bermain’. Dan selaku penyelenggara oknum-oknum KPU Kalbar itu sudah tak bisa menjaga netralitas dan terkesan tak punya hati nurani menzalimi orang yang seharusnya berhak dan pantas menduduki kursi legislatif, karena dipilih rakyat.

“Kita akan menyurati Polda Kalbar dan DKPP serta KPU RI atas temuan kita ini. Untuk Polda memang sudah layak melaksanakan penyelidikan melihat sepak terjang oknum-oknum KPU tersebut. Indikasinya sangat kental sekali,” pungkasnya.

Atas persoalan itu, masyarakat di Kalbar khususnya Kabupaten Sanggau-Sekadau lebih tahu caleg mana yang legitimidasi dan dinilai mempunyai kapasitas untuk menjadi wakil rakyat. Dan membela kepentingan mereka di parlemen.

Sementara dari komisioner KPU Provinsi Kalbar ,sampai berita ini di Publis belum dapat diminta keterangan dan komfirmasinya.

( Wans ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here