Melawi, Info-kalbar.com

Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, akan digugat baik pidana maupun perdata oleh Calon Kepala Desa Kenual atas nama Sabarudin.

Pasalnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kenual dan juga BPD setempat selaku pelaksana dan juga pengawas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kenual mulai diduga tidak netral dan terindikasi berpihak kepada salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Kenual.

Karena sebelum penetapan Calon Kepala desa (Cakades) desa Kenual, Pengumuman yang dikeluarkan panitia Pilkades Kenual pada tanggal 23-03-2020 sudah dinyatakan baku dan tidak bisa diganggu gugat lagi, dan sudah disampaikan di 111 desa se Kabupaten Melawi,” demikian kata Sabarudin. Salah satu Cakades Kenual kepada rekanan wartawan Minggu (15/03/2020) ketika ditemui di kediamannya

Lebih lanjut menurut Sabarudin, pada tanggal 03-03-2020 panitia pilkades Kenual kembali melakukan pengumuman dengan No. 04/Kep/PPKD/KENUAL/2020 untuk membatalkan pengumuman panitia dengan nomor surat yang sama. “ Surat kedua tentang pengumuman panitia tidak dilengkapi serta tidak melampirkan surat yang tertulis yang menyatakan meralat surat pertama ( Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kenual,red)

Berdasarkan aturan syarat – syarat pencalonan Kepala Desa pasal 6 huruf E yang berbunyi berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar. Dan perubahannya pada surat kedua tertera di pasal 6 huruf E berbunyi berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dengan batas usia yang tidak ditentukan.

Sabarudin kembali mempertanyakan, surat panitia pilkades Kenual yang melampirkan dengan Perbup no 35 tahun 2019 yang tidak ditandatangani oleh Bupati dan sekerataris daerah kabupaten Melawi . serta tidak ada tanggal pengeluaran Perbup tersebut.

Maka dari itu, Sabarudin menyimpulkan seharusnya salah satu Calon Kepala Desa Kenual tersebut sudah tidak lolos atau gugur ditahap Verifikasi Persayaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Kenual.

Akan tetapi kata Sabarudin, Panitia Pilkades Kenual ini diduga mengabaikan aturan yang berlaku dan ada hal – hal yang yang ditutup-tutupi oleh panitia Pilkades Kenual. Bahkan, ada dugaan besar tentang keabsahan ijazah bakal para calon kades Kenual .

“Sikap dan perbuatan Panitia Pilkades Kenual yang tetap memaksakan menetapkan para Calon Kepala Desa (Cakades) Kenual ini telah melanggar hukum dan aturan perundang-perundangan yang berlaku,” sambung dia.

“Sehingga para bacalon Kades Kenual. merasa dirugikan atas sikap serta perbuatan Panitia Pilkades Kenual dan BPD selaku pengawas Pelaksanaan Pilkades, dan kami akan melakukan upaya Hukum Perdata maupun Pidana, karena perkara ini juga ada unsur Pidananya,” pungkasnya. (Dik/Wans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here