Sintang ,infokalbar.com

Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk desa di seluruh Indonesia.
Pada 2015, pemerintah menganggarkan Rp 20,8 triliun. Pada 2016, anggaran dana desa meningkatkan lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi Rp 46,9 triliun.
Pada 2017 dan 2018, lagi-lagi anggaran dinaikkan menjadi Rp 60 triliun. Lalu pada 2019, anggaran dan desa naik menjadi Rp 70 triliun.
Anggaran yang disusun oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut, disalurkan ke seluruh desa di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018.
Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).
Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sasaran dana desa ada dua.
Pertama, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
Kedua, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara tujuan dari dana desa ada lima. Yakni, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Sayang, sasaran dan tujuan mulia tersebut tidak berjalan semestinya atau di salah gunakan.
Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch ( ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar,” kata peneliti ICW Egi Primayogha, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/11/2018).
Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus.
Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi.
Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa.
Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017.

Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. “Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa,” kata Egi.
Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa.

ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan.
Oleh karena itu, ICW menyarankan agar ada evaluasi. Misalnya, perlu ada pelayanan satu pintu dalam pengurusan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, perlu diberikan bimbingan teknis bagi aparatur desa.
Untuk mencegah korupsi dana desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan pihak sudah bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pihaknya juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dana desa. Tidak lupa pihaknya juga melibatkan masyarakat dan media.
Pertanyaannya kini adalah siapa lagi yang akan terciduk kasus korupsi dana desa ini? Apakah kasus dana desa yang menjerat Bupati Tolikara, John Tabo, merugikan negara sebesar Rp 32 miliar pada 2017 terulang kembali? ujarnya”

Bambang/wans

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here