Pontianak – Investigasi yang dilakukan investigator Faisal dari lembaga Tindak Indonesia bersama dengan Tim ke lokasi kegiatan swakelola di 38 titik SMK di wilayah Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat secara random.

Pekerjaan proyek swakelola SMK dimana kegiatannya menggunakan Dana Alokasi Khusus, baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik, namun dalam pengerjaannya diantara beberapa SMK ditemukan pekerjaan atau kegiatannya menyalahi aturan yaitu menyimpang dari petunjuk operasional dari Permendikbud RI NOMOR 11 tahun 2020 dan PERATURAN Nomor 88 tahun 2019 tentang petunjuk khusus fisik tahun 2020, Anggaran Tahun 2020.

Dari hasil pantauan dan investigasi empiris tim yang turun secara langsung kelokasi kegiatan swakelola SMKN salah satu sekolah diantara 38 titik yaitu SMKN 1 Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, diduga petunjuk teknis nya tidak sesuai dengan spesifikasi pembangunan SMKN 1 Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.

Untuk pembangunan ruang praktek dengan pagu Anggaran Rp 1,262 miliar dalam hitungan pekerjaan 150 hari atau 5 bulan. Pelaksana swakelola termasuk panita pembangunan sekolah, tidak menggunakan dan mengikuti standar RAB nasional yang telah ditetapkan.

Contoh besi yang digunakan besi 8, pasir yang seharusnya memakai pasir merah akan tetapi pasir putih kapur yang dipakai. Dan juga untuk cakar ayam hanya memakai besi ukuran 6 dan banyak melakukan pengurangan bahan material-material lain.

Saat tim berkunjung beberapa waktu yang lalu juga menemui kepala sekolah untuk meminta informasi terakait akan hal ini kepala sekolah SMKN 1 Sungai Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Nazuardi namun beliau sedang tidak berada ditempat.

Kelemahan dari Dinas pendidikan provinsi, sebagai bapak dari kepala sekolah SMKN yang berada sekabupaten/kota kalbar hanya mengandalkan fasilitator yang menfasilitasi, beberapa sekolah, sehingga tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai fasilitator.

Contoh nya satu lagi SMKN 1 Mempawah Hilir dengan menggunakan dana dengan ilai anggaran Rp 850 Juta. Sumber dana DAK yang waktu pengerjaan nya 180 kerja pelaksanaan, juga panitia sekolah yang pekerjaan sekolah tersebut tidak memakai pondasi.

Ketua Tindak Indonesia, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H mengatakan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek swakelola DAK di danai provinsi Kalimantan justru menjadi celah terjadinya kecurangan kecurangan yangmana semuanya trouble terjadi dimulai dari perencanaan kemudian pengusulan sampai di pelaksanaan yang semuanya di kerjakan oleh perorangan tanpa adanya seleksi kualitatif.

“Dalam hal ini koordinator lembaga Tindak mengapresiasi Tim yang saling bersinergis antara wartawan dengan LSM melakukan rentang kendali secara empiris ke lokasi proyek pembangunan SMK dan SMA yang menggunakan DAK Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Barat, dari hasil investigasi Tim yang disampaikan ke lembaga Tindak dalam bentuk inventarisir SMA dan SMK se-Kalbar penerima DAK Bermasalah dengan kategori Besar, sedang dan kecil, hal ini akan di teruskan lembaga ke pusat”, tambahnya.

(yuli/tasya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here