Psbb-transisi
Psbb transisi.jpg.

Jakarta, info-kalbar.com

Jakarta – DKI Jakarta putuskan kembali PSBB Transisi seperti diketahui, Gubernur Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan status PSBB yang diistilahkan “rem darurat” Jakarta kembali ke PSBB Transisi. PSBB Transisi akan berlaku 12-25 Oktober 2020.

Pemerhati tempat hiburan malam (THM), S. Tete Marthadilaga mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang melepas atau tahap melonggarkan rem darurat menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi.

Kembalinya PSBB Transisi tentu akan disambut suka cita baik pekerja THM dan sektor pariwisata pada umumnya serta memberikan angin baru pagi pengusaha untuk kembali bangkit menjalankan usahanya yang selama ini terpuruk.

Namun demikian kata Mastete sapaannya, rem darurat yang hampir sama konotasinya dengan rem mendadak yang diterapakan atas kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejatinya berdampak buruk bagi usaha sektor pariwisata secara keseluruhan. Artinya rem darurat itu telah membuat “sekarat” para pekerja tempat hiburan malam seperti diskotik, restoran, cafe bar, spa reflexing, warung makan, warung kopi dll.

Para pekerja di sektor usaha pariwisata khususnya diskotik, cafe bar, restoran, dan lainnya termasuk sektor usaha yang paling terdampak. Pekerja THM misalnya hanya mampu bertahan 3 bulan selama tempat bekerjanya tidak beraktivitas. Itupun apabila masih terseisa tabungannya, namun kenyataannya para pekerja harus menelan pil pahit karena masa PSBB terus berlanjut hingga 7 bulan menganggur tanpa penghasilan.

‘Pekerja nya ‘sekarat’ akibat rem darurat, sementara pengusahanya ‘terkapar’ bukan karena terpapar Covid-19, kesannya sperti keptusan tergesa dan panik hingga sangat berdampak pada masalah ekonomi dan sosial,” ujarnya Mas Tete Mrtha kepada media ini, Minggu (11/10/2020).

“Yang terjadi selama 1 bulan ini adalah kebijakan rem darurat karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan dan bertahap,” tambahnya Anies Baswedan dalam keterangan, Minggu (11/10/2020).

“Keputusan ini didasarkan pada beberpa indikator, yaitu laporan kasus harian,kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan Covid-19,” ucapnya.

(bams/m.tasya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here