Melawi .info-kalbar.com
Menyikapi polemik jabatan sekretaris di DPRD Kabupaten Melawi.
JUMAIN Wakil ketua DPC-LAKI(Laskar Anti Korupsi Indonesia) Kabupaten Melawi menyayangkan atas kebijakan Bupati Melawi yang sampai saat ini belum melantik sekretaris DPRD hasil Pelaksanaan seleksi terbuka untuk JPT(PRATAMA) sekretaris DPRD tahun 2019 yang lalu.

Padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang; bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepala Perangkat Daerah provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas di wilayah Daerah provinsi lain. Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 235 Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4). Dalam hal kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota

Intinya jika ditinjau dari hasil seleksi terbuka untuk JPT(Pratama sekretaris DPRD) Kabupaten Melawi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah selesai melaksanakan dengan menghasilkan 3 (Tiga) besar calon terbaik menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan keputusan pansel nomor.800/012/2019 tentang penetapan hasil akhir dan penetapan 3(Tiga) besar peserta untuk jabatan sekretaris DPRD Kabupaten Melawi masing masing yaitu,sdr DALYUDI sekretaris Dinas Perkimtan,sdr SILVANI UMRAN sekretaris BAPPEDA,sdr SYAIFUL KHAIR sekretaris Dispora.

Sesuai dengan hasil seleksi tersebut selanjutnya Bupati Melawi menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Melawi nomor:800/523/BKPSDM-C tanggal 26 April 2019 perihal usulan persetujuan penetapan sekretaris DPRD.

BERDASARKAN surat Bupati tersebut selanjutnya fraksi fraksi di DPRD yang meliputi fraksi GOLKAR,PDIP,GERINDRA,PAN, fraksi PRKN dan fraksi Persatuan Demokrasi menyampaikan rekomendasi persetujuan untuk saudara M.SYAIFUL KHAIR S.Sos,M.Si (Nip.1969 0810 1989061001) guna menduduki jabatan sebagai sekretaris DPRD kepada pimpinan DPRD Kabupaten Melawi melalui surat nomor:170/07/DPRD/2019 tanggal 3 mei 2019.

Pimpinan DPRD menyurati Bupati Melawi melalui surat nomor:170/08/DPRD/2019 tanggal 6 mei 2019 perihal persetujuan DPRD Kabupaten Melawi untuk jabatan sekretaris DPRD subtansi tersebut adalah persetujuan DPRD bagi saudara M.SYAIFUL KHAIR S.Sos,M.Si Nip.1969 0810 1989061001 untuk ditetapkan dan dilantik sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Melawi.

Untuk itu “JUMAIN”selaku Wakil Ketua DPC-LAKI Kabupaten Melawi mengatakan tidak ada alasan bagi Bupati Melawi untuk menunda pelantikan sekretaris DPRD.

Wartawan info-kalbar.com Biro Kabupaten Melawi :

Sopyan.M / Jon Lendri .S.Sos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here