Sekadau ,info-kalbar.com

Pada kunjungan LSM GALAKSI ke sejumlah SPBU di Sekadau kami melihat yang lagi mengantri BBM Bersubsidi ( Bensin ) SPBU tersebut kode usaha SPBU 6478606, info pemilik Ibu Vera, kami dari LSM Galaksi Kalbar ingin mengkonfirmasi hal ini ke SR PERTAMINA Kab.Sintang guna mengetahui sanksi apa yang tepat bagi SPBU yang seperti ini, jika hal ini belum diketahui jawabannya dari PERTAMINA Kab. Sintang kami akan Surati ke PERTAMINA Balikpapan, jelas hal ini sudah melanggar aturan Hukum seharusnya pihak yang berwajib segera melakukan tindakan kepada Pengusaha SPBU tersebut seolah tutup mata.

Di tempat sela terpisah DPP/DPC GALAKSI KalBar Denny Martin, apabila jumlah kouta SPBU bertambah seharusnya digunakan kepada masyarakat hulu yang tidak mendapatkan pasokan BBM SUBSIDI bukan yang mampu hanya untuk sekedar mencari keuntungan tanpa memandang masyarakat yang tidak mampu ini. sangat miris melihat hukum di Indonesia yang tidak bisa melakukan penindakan kepada pengusaha yang terlibat kegiatan seperti ini.
Kami dari LSM GALAKSI akan meninjau sejauh mana peran PERTAMINA dan KEPOLISIAN dalam menindak Pelaku usaha tersebut, sangat jelas pada pasal 55 Undang undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Efektivitas Undang Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, diharapkan mampu memberikan regulasi dan memiliki ancaman hukuman bagi pelaku pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara illegal. Namun dengan adanya aturan tersebut tidak serta merta membuat tindakan illegal tersebut tidak dilakukan oleh oknum aparat dan sekelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya praktek pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara illegal diantaranya Faktor aparat penegak hukum dan Faktor masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dari praktek illegal tersebut.
Beberapa upaya seharusnya dilakukan agar Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat berjalan efektif, diantaranya dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan memberikan sosialisasi mengenai aturan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

( Bambang / Wans )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here