Portal berita info-kalbar.com adalah sebagai media dalam penyampaian informasi baik berita, periklanan dan menjadi sarana wadah komunikasi dengan seluruh pembaca.

Pontianak ,info+kalbar.com

Saat ini pemerintah terus melakukan percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi selama beberapa waktu terakhir dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Satu diantara program pemerintah adalah melakukan percepatan pelaksanaan program strategis nasional, yaitu program Reforma Agraria diyakini mampu memperkuat situasi kritis yang sedang dihadapi seluruh bangsa. Secara nasional, target Kalimantan Barat dinilai paling besar dan banyak potensi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Untuk itu dilaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat bersama Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang terhubung dengan jajaran Kementerian ATR/BPN, yaitu Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dan perwakilan instansi terkait melalui konferensi video yang dilakukan di Analytics Room, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (25/6/20).

Dalam sambutannya, Surya Tjandra mengingatkan kembali bahwa Presiden Jokowi telah merumuskan program yang berdampak langsung pada masyarakat, yaitu Program Sertipikat Tanah Rakyat, Legalisasi Lahan Transmigrasi dan Reforma Agraria. “Redistribusi ini menjadi target penting karena ada pemanfaatan tanah yang legal dan efektif, sejalan dengan keinginan Bapak Gubernur. Eks HGU, pelepasan kawasan hutan yang kami harapkan nanti bisa menjadi fresh line– tanah yang masih baru, namun ekseskusi yang bisa dilakukan sampai dengan hari ini masih sangat minim.” Menurutnya, Program yang telah dicanangkan sejak 2014 ini baru berjalan sebesar 0,06%. Melalui cadangan ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun pusat adalah saling koordinasi dan kolaborasi membuat semuanya bekerja dengan pesat karena sudah lima tahun tertinggal.

Surya Tjandra mengusulkan selain rakor daerah, turut dirancang pula rakor GTRA yang tematik namun dibuat lebih spesifik dan menjadi ruang diskusi dengan instansi lainnya, terkait apa saja kendala yang dihadapi. Ia berharap Kalbar bisa menjadi contoh kemajuan untuk provinsi lainnya, “Kalbar bisa dibikin tematik yang unik, pemanfaatan tanah eks HGU dan tanah pencanangan pembangunan (bank tanah). Melalui GTRA Provinsi kalbar bisa ada terobosan, policy regulasi. Untuk selanjutnya menjadi contoh untuk provinsi lain.” Tambahnya. Selain itu, outcome yang dibutuhkan setelah diberikan hak milik, yaitu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Harapan apa yang bisa dilakukan ini tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Yang menjadi tantangan sekarang ini adalah situasi krisis karena pandemi Covid-19. Ada penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang terjadi di seluruh sektor.” kata Surya Tjandra.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan beberapa institusi saling terkait bahu-membahu dalam menyukseskan Program Strategis Nasional yang telah dicanangkan bersama untuk membantu masyarakat dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi. Direktur Landreform, Sudaryanto turut menyampaikan bahwa Reforma Agraria ini merupakan satu perwujudan dalam rangka antisipasi mengurangi dampak Covid-19, “Program ini mampu dirasakan dan bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Mengingat banyak yang terdampak. Kita punya peran untuk menampung, segera meredistribusikan tanah kepada rakyat yang dianggap membutuhkan.”

Rapat koordinasi yang berlangsung selama lima jam ini selain dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, juga turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan beserta Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Dalam kesempatannya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan rasa syukur terhadap sinergitas dan konsistensi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup tentang hak masyarakat atas lahan di Kalimantan Barat ini telah sukses, “Saya bersyukur kegiatan seperti GTRA ini dalam rangka memberi kepastian hukum kepada masyarakat tentang lahan yang
[26/6 14.56] Jaiyadi Info Pontianak: akan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Sinergitas antara Kementrian ATR/BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup tentang hak masyarakat atas lahan di Kalbar sudah sukses. Kementrian ATR sudah berhasil karena sudah berhasil menyelesaikan persil tanah di Kalimantan Barat yang belum bersertipikat dan lainnya.” ungkap Gubernur Kalimantan Barat yang lebih akrab dengan panggilan Bang Midji oleh masyarakat Kalbar.

“Target kita di 2031 Desa mandiri segera dapat terwujud. Kawasan tanah terlantar bisa produktif. Minta sinergitas antar KPH, agar tidak membuat kawasa hutan berkurang. Indeks kekuatan sosial, lingkungan dan ekonomi agar masyarakat sejahtera. Kemudian, lebih dari 20.000 persil lahan transmigrasi yang belum memiliki alas hak yang kuat. Diharapkan kedepannya bisa mengurangi sekaligus mengantisipasi potensi konflik dengan masyarakat-masyarakat sekitar.” kata Sutarmidji.

Sebelum menutup kegiatan Rakor GTRA Kalimantan Barat, Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra berpesan kepada seluruh peserta kegiatan yang hadir, “Yang kita butuhkan saat ini adalah inovasi untuk terus meningkat. Jadikan ini sebagai isu nasional. Saat ini bukan saatnya untuk selebrasi, karena pekerjaan kita masih banyak.” pungkasnya.

(Jayadi / Wans )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *