infokalbar.com

Ketua umum dan Koordinator Lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi Indonesia (TINDAK INDONESIA) menganalisa Kasus korupsi dalam pengelolaan (dana desa) DD dan (Alokasi dana desa) ADD karena adanya peluang dan niat,hal itu diungkapkan oleh ketua umum dan koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA, Peluang itu ada karena minimnya kontrol masyarakat ujarnya.”
“Selama ini belum semua masyarakat yang mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparatur desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” kata Yayat Darmawi.SE.MH di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

“Yayat juga mengatakan, untuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa. Mulai dari seberapa besar dana yang diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
namun tidak semua kepala desa yang mengindahkan hal ini.Harus ada sanksi kepada kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” kata Yayat Darmawi.SE.M.H.
“Ada nilai positif dibalik maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir ini. Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah diketahui”.Tapi, dilihat dari sisi negatifnya, maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Kemdes PDTT untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia.
“Karena apapun itu regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya, kembali lagi ke moral manusianya.
Dari pemerintah pusat sendiri, lanjut Yayat, sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan. Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas Dana Desa, yang membantu kementerian desa untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan dana desa ujarnya”.
“Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke aparat hukum bila masuk ranah hukum, sedangkan yang masih bisa ditolerir dilakukan pembinaan. Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala desa dan kepala daerah.juga ada pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur desa. Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPBDesa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan ujarnya”.

Bambang/Wans.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here