Pontianak ,info-kalbar.com

Tim Investigasi dan Analisis Korupsi ( TINDAK ) Indonesia meminta KPK – RI agar serius dan komitmen terhadap janjinya yang beberapa bulan lalu akan melakukan pemberantasan korupsi dikalimantan barat tanpa tebang pilih karena mengingat tingginya kasuistis korupsi di kalbar dan yang semestinya juga harus dilakukan oleh KPK – RI secara nyata terhadap para pelaku korupsi dapat segera terwujud dikalimantan barat ini, namun akan menjadi macan ompong apabila hal ini hanya slogan saja.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh wakil ketua KPK – RI dengan menjelaskan bahwa pengaduan kasus TIPIKOR yang masuk ke KPK -RI berasal dari kalimantan barat cukup significant, sehingga menjadi atensi dan perhatian KPK-RI.

 

Implementasi pemberantasan Korupsi di kalimantan barat tidak menunjukkan maksimalisasi KPK -RI dalam rangka menangkap para koruptor yang masih berkeliaran seenaknya, seperti kasus sawit disambas, kasus proyek di bengkayang, kasus cetak sawah dan genset disanggau, kasus pipanisasi di ketapang, kasus embung serantangan di singkawang, kasus pembebasan lahan pelabuhan di mempawah, kasus lahan kantor bupati di landak, kasus kantor bupati di melawi, kasus pembabatan hutan dan gunung di kuburaya, kasus robohnya puskesmas disekadau, kasus tak selesainya turap di kapuashulu dan masih banyak yang lainnya lagi.

Dalam Penyampaian saat acara yang diikuti lembaga TINDAK Indonesia digedung KPK- RI tahun lalu dimana Humas KPK-RI Febri Diansyah juga mengatakan bahwa keberhasilan KPK – RI dalam menegakkan hukum tipikor tidak terlepas dari ikut sertanya NGO dan masyarakat dalam memberikan informasi secara valid tentang telah terjadinya perbuatan korupsi didaerah.

Lembaga TINDAK INDONESIA termasuk salah satu lembaga dari kalbar yang ikut serta diacara tersebut dan sangat memberikan Apresiasi terhadap kinerja KPK RI atas maksimalisasinya melakukan action penangkapan terhadap koruptor kelas kakap yang belum tentu dapat dilakukan oleh otoritas penegak Hukum yang lainnya, demikian menurut koordinatornya Yayat Darmawi,SE,MH.

 

Yayat juga meminta kinerja KPK RI harus dapat maksimal juga sampai kedaerah daerah khususnya dikalimantan barat daerah mengingat kalbar terluas di Indonesia sehingga sangat banyak sekali proyek proyek yang menggunakan APBN atau APBD yang nilainya Ratusan Miliar namun rentan dengan perbuatan curang, indikatornya sudah jelas dan dapat tergambarkan oleh lembaga TINDAK, namun menurut lembaga TINDAK selain otoritas Hukum KPK RI yang menanganinya maka tidak akan mungkin KORUPSI di kalimantan barat dapat  diberantas tuntas. ( tim / Wans info ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here