Pontianak info-kalbar.com

Sidang korupsi pengadaan alat kesehatan peruntukan
Rumah Sakit Kota Pontianak Tahun 2013 yang merugikan keuangan negara kurang lebih 13 miliar masih berlangsung setiap hari selasa dipengadilan Tipikor Pontianak, dan sudah menghadirkan beberapa saksi termasuk Eka Kurniawan anggota DPR Propinsi Kalbar dan Mantan Direktur Rumah Sakit Kota Pontianak Bapak Handanu yang sekarang menjadi kadis kesehatan kota pontianak.

Prosesi sidang yang selalu di amati dan diikuti oleh lembaga TINDAK ( TIM INVESTIGASI DAN ANALISIS KORUPSI ) Indonesia karena menurut analisa empiris yang disesuaikan dengan pengamatan Lembaga TINDAK dipersidangan ternyata kelihatan sekali kerancuannya yaitu saat dimulai dari keterangan keterangan saksi oleh KPA ( kuasa pengguna anggaran ) kadis kesehatan saat itu sampai pada pertanyaan yang tidak ada sedikitpun mengarah kepada siapa otak pelaku korupsi sebenarnya yang berkuasa sebagai pemegang kewenangan dan yang menyuruh serta memerintahkan YEKTI sehingga menjadi terdakwa yang di korbankan seolah olah telah melakukan korupsi seluruhnya, dan analisa Lembaga TINDAK hal itulah yang masih menjadi tanda tanya besar dan ada permainan apa disebalik skenario kasuistis korupsi ini.

Kusnandar,Spsi dan Amir sebagai Investigator Lembaga TINDAK indonesia mengatakan bahwa saat sidang 24 april 2018 yang menghadir saksi ahli bernama DR.H. FahrulRozi Msi,menjelaskan semestinya KPA atau PA ( pengguna anggaran ) yang lebih berwenang memetakan HPS sesuai kebutuhan yang diperlukan dan PPK hanya menyusun kerangka pekerjaan, saksi juga menyebutkan tiga kali berturut turut PA atau KPA yang semestinya bertanggung jawab.

Dalam proses persidangan juga adanya pengakuan dari saksi Eka Kurniawan anggota DPR propinsi mengatakan bahwa dia pernah berkomunikasi dengan walikota terkait dengan proyek pengadaan ini, begitu juga keterangan saksi Bapak Handanu saat itu masih menjabat sebagai direktur Rumah Sakit yang juga mengatakan pernah dua kali melakukan pertemuan terkait proyek pengadaan Alkes ini dengan Bapak Kadis Kesehatan Bapak Dr Multi.

Namun rekayasa aneh dari hasil perbuatan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Kota Pontianak tersebut kenapa harus dikenakan pasal melakukan perbuatan korupsinya hanya kepada terdakwa YEKTI saja yang hanya seorang PPK, dimana pejabat pejabat lainnya yang juga semestinya bertanggung jawab dan mesti menjadi terdakwa juga , dalam Hal ini Lembaga TINDAK Indonesia menurut Koordinatornya Yayat Darmawi,SE,MH mengasumsikan bahwa dari keterangan yang didapati dari hasil pembicaraannya dengan pihak pegawai Pemkot diluar sidang dan didapatinya bahwa adanya rekayasa oleh KPA dengan sengaja hanya menjadikan YEKTI sebagai pelaku terdakwa dengan membebaskan dirinya sendiri dengan cara approacht personality dengan pihak otoritas hukum, dengan ini koordinator Lembaga TINDAK Indonesia menginginkan KPK- RI harus mengambil alih dengan segera kasus ini demi eksistensi kualitas Hukum Tipikor dikalimantan barat. ( Wans info )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here